Sekilas Bank

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Perbankan, khususnya bank umum, merupakan inti dari sistem keuangan setiap Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun program untuk menyiapkan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian bank adalah sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sedangkan menurut Thomas Suyatno, dkk (1999:1) yang dimaksud dengan pengertian bank adalah sebagai berikut :

“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, siap memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diketahui bahwa bank merupakan sebuah industri yang bergerak di bidang jasa yang dalam hal ini adalah sebagai lembaga perantara antara kreditur dan debitur. Sebagai lembaga keuangan, bank merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perusahaan, badan-badan pemerintah maupun swasta, serta masyarakat umum secara perorangan. Pihak-pihak tersebut banyak melakukan hubungan dengan bank, untuk menggunakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang diberikan oleh bank seperti menyimpan dana dan menggunakan jasa keuangan lainnya, dan juga untuk mendapatkan kredit yang digunakan untuk berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

2.1.1.2 Fungsi Bank

Thomas Suyatno, dkk (1999:2) mengatakan bahwa perbankan, khususnya bank-bank komersial (bank umum), mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah :

“Bank-bank komersial (umum), mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (transfer of funds), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, dan trust service (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengaman-pengamanan harta milik)”

Fungsi bank menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Sedangkan menurut Zulakarnain Sitompul  fungsi bank sangat krusial bagi perekonoiman suatu negara. Oleh karena itu, keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah terjadinya bank runs and panics. Kepercayaan masyarakat juga diperlukan karena bank tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya sekaligus. http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/peran-dan-fungsi-bank_artikel.pdf

Dari pendapat tersebut di atas fungsi bank dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Menghimpun dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan pada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (financial investment).
  2. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang.
  3. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan, misalnya menghindari resiko hilang, kebakaran, dan lain-lain.
  4. Menciptakan kredit (created money deposit) yaitu dengan cara menciptakan demand deposit (deposito yang sewaktu-waktu dapat/ boleh diuangkan) dari kelebihan cadangannya (exces reserves)”

2.1.1.3 Jenis-jenis Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa jenis Bank berdasarkan fungsinya terdiri dari:

  1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, banhkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank).

  1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

Sedangkan menurut Kasmir. (2000:34-38) jenis bank dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

  1. Dilihat dari Segi Fungsinya sebagaimana UU Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi denan keluarnya Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari
    1. Bank Umum
    2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
  2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya terdiri dari:
  1. Bank miliki pemerintah, contoh: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan bank miliki pemerintah daerah tingkat I dan II masing-masing propinsi; BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, dan BPD lainnya.
  2. Bank milik swasta nasional, antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Lippo, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia.
  3. Bank milik koperasi, seperti: Bank Umum Koperasi Indonesia
  4. Bank milik asing, antara lain: ABN Amro Bank, Deutsche Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, City Bank, European Asian Bank, Hongkong Bank, Standard Charter Bank, Chase Manhattan Bank
  5. Bank milik campuran; kepemilikian saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh: Sumitomo Niaga Bank, Bank Merincorp, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, Bank PDFCI.
  1. Dilihat dari Segi Status; dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dapat dibagi ke dalam 2 macam.
    1. Bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso ke luar negeri, traveller cheque, pembukuan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya.
    2. Bank non devisa; merupakan bank yang berlum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devvisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga, terbagi dalam dua kelompok

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah.

2.1.1.4 Bank Sentral (Central Bank)

Ditinjau dari segi fungsinya, salah satu jenis perbankan yang paling utama dan paling penting adalah Bank Sentral (central bank). Bank sentral disetiap negara hanya ada satu dan mempunyai cabang hampir ditiap propinsi. Fungsi utama Bank Sentral menurut Kasmir (2005:205) adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengankeuangan di suatu negara secara luas. Tugas Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia (BI).

1. Tujuan Bank Indonesia

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Tujuan+Dan+Tugas+BI/

Tiga Pilar Utama

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

2. Tugas-tugas Bank Indonesia

Menurut Kasmir (2005:208-210) secara garis besar ada tiga tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang:

a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya.

b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

– Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik mata uang rupiah maupun valas

– Penetapan tingkat diskonto

– Penetapan cadangan wajib minimum

– Pengaturan kredit atau pembiayaan.

c. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendaan jangka pendek bank yang bersangkutan.

d. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.

e. Mengelola cadangan devisa.

f. Menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro.

2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang;

a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

b. Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya.

c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran,

d. Mengatur sistem kliring antar bank baik dalam mata uang Rupiah maupun Asing.

e. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank.

f. Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.

g. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran, termasuk memberikan penggantian dengan nilai yang sama.

3) Mengatur dan mengawasi bank

Dalam hal mengatur dan mengawasi Bank Indonesia berwenang:

a. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian.

b. Memberikan dan mencabut izin usaha bank.

c. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank.

d. Memberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank.

e. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.

f. Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.

g. Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

h. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atua seluruh kegiatn transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana dibidang perbankan.

i. Mengatur dan mengembangkan informasi antar bank.

j. Mengambil tindakan terhadap suatu bank sebagaimana diatur dalam undang-undnag tentang perbankan yang berlaku pabila menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan perekonomian nasional.

k. Tugas mengawasi bank akan diakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang.

2.1.1.5 Kebijakan Pembatasan Setoran  Uang terhadap Likuiditas Perbankan di wilayah kerja Bank Indonesia

Dalam rangka menjaga dan mengatur sistem pembayaran seperti yang tertuang dalam Bab V Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 tahun 1999, Bank Indonesia menetapkan kebijakan pembatasan setoran uang dalam bentuk, melakukan uji coba kegiatan penyetoran dan pengambilan uang di kantor Bank Indonesia. Adapun tujuan dari penyusunan pedoman  tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, dengan mendorong Perbankan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan manajemen kas yang lebih efektif serta berperan aktif dalam hal penyediaan uang yang masih layak edar dengan tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan operasional kas Perbankan.

Saat ini pelaksanaan uji coba telah mencapai tahap IV. Adapun perubahan materi yang diatur dalam pelaksanaan uji coba kegiatan penyetoran dan pengambilan uang di kantor Bank Indonesia menurut Perubahan Atas Pedoman Uji Coba  Tahap IV (2007: 3) adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Posisi Long, Posisi Short dan Posisi Square

2. Permintaan Pengambilan Uang oleh Bank

3. Penetapan Kebijakan Penyetoran Uang yang Masih Layak Edar (ULE)

Dalam perubahan Pedoman ini yang dimaksud dengan:

a. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang asing.

b. Pihak lain adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Bank berdasarkan suatu perjanjian untuk mewakili Bank dalam melakukan kegiatan penyetoran dan pengambilan uang di Bank Indonesia.

c. Posisi Long adalah suatu kondisi dimana Bank Indonesia mengalami kelebihan likuiditas uang kartal yang masih layak edar (ULE) dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan (denominasi) tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank.

d. Posisi Short adalah suatu kondisi dimana Bank mengalami kekurangan likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank.

e. Posisi Square adalah suatu kondisi dimana bank tidak mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas ULE dalam periode tertentu yang merupakan selisih antara saldo kas Bank yang tersedia untuk setiap pecahan tertentu dikurangi dengan kebutuhan kas Bank.

f. Posisi Net-Long adalah suatu kondisi dimana posisi Long lebih besar dibandingkan dengan posisi Short untuk pecahan tertentu pada hari kerja yang sama.

g. Posisi Net-Short adalah suatu kondisi dimana Posisi Short lebih besar dibandingkan dengan Posisi Long untuk pecahan tertentu pada hari kerja yang sama.

h. Keadaan memaksa (force majeur) adalah peristiwa yang secara langsung atu tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam “Pedoman Uji Coba Kegiatan Penyetoran dan Pengambilan Uang di Bank Indonesia oleh Bank atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh Bank”, yang terjadi di luar kemampuan Bank atau/ atau Kantor Pusat Bank Indonesia untuk mengatasinya, antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan, perang, waktu kerja diperpendek, gangguang jaringan listrik, gangguan jaringan internet dan atau peraturan pemerintah mengenai keadaan bahaya, perubahan kebijakan pemerintah serta adanya penarikan uang secara besar-besaran oleh nasabah Bank-Bank.

2.1.1.6 Sumber Dana Bank

Dana bank adalah semua utang dan modal yang tercantum pada neraca bank sisi pasiva yang dapat digunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran atau penempatan dana. Kegiatan penyaluran atau penempatan dana tersebut dapat berupa pemberian kredit kepada masyarakat, pembelian surat-surat berharga dalam rangka memperkuat likuiditas bank, penyataan ke badan-badan lain maupun penempatan sebagai alat likuid.

Dana bank berasal dari berbagai sumber, menurut Mudradjad Kuncoro (2001:152) diantaranya adalah :

  1. Dana sendiri (dalam pihak pertama)
  2. Dana Pinjaman (dana pihak kedua)
  3. Dana Masyarakat (dana pihak ketiga)

Adapun penjelasan mengenai sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dana Sendiri (Dana Pihak Pertama)

Sumber dana yang bersumber dari Bank itu sendiri merupakan dana modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya.

Adapun perincian dana yang bersumber dari dana itu sendiri menurut Kasmir (2005:37) adalah terdiri dari:

1)      Setoran modal dari pemegang saham, yaitu dalam hal ini pemiliki saham lama dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan.

2)      Cadangan-cadangan bank, yaitu maksudnya ada cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.

3)      Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

4)      Laba ditahan menurut Lukman Dendawijaya (2005:47) adalah laba milik pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk tidak dibagikan sebagai deviden, tetapi dimasukkan kembali sebagai modal kerja untuk operasional bank.

2. Dana Pinjaman dari Pihak-pihak di Luar Bank (Dana Pihak-Kedua)

Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana sendiri dan sumber dana dari masyarakat luas. Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antaralain dapat diperoleh dari :

1)    Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada ank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor usaha tertentu. Selanjutnya BLBI ini dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tidak akan ada lagi.

2)    Pinjaman antarabank (call money), merupakan pinjaman yang diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring dan tidak mampu untuk membayar kekalahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya.

3)    Pinjaman dari bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh perbankan dari pihak bank luar negeri.

4)    Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), SBPU ini diterbitkan dan diperjualbelikan kepada perusahaan keuangan maupun non keuangan dengan tingkat suku bunga tertentu.

3. Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga)

Sumber dana masyarakat ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank, jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Dana ini diperoleh bank melalui simpanan  masyarakat luas.

Pengertian dana pihak ketiga pada bank seperti yang dikemukakan oleh Thomas Suyatno, dkk (1999:32) adalah :

“Dana yang berasal dari masyarakat diperoleh bank dalam bentuk pinjaman. Sedangkan dana yang berasal dari masyarakat luas adalah bentuk simpanan yang pada umumnya kita sebut sebagai giro, deposito dan tabungan. Selanjutnya menurut Ketentuan Perbankan Indonesia (IKPI) jilid II yang diterbitkan BI, sumber dana yang berasal dari masyarakat tersebut dicakup sebagai sumber dana pihak ketiga”.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian simpanan  adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat luas (di luar bank)  kepada bank berdasarkan pinjaman penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Lebih jelasnya bentuk-bentuk simpanan tersebut yaitu :

1)      Giro

Simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

2)      Tabungan

Simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disampaikan, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

3)      Deposito

Simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank yang bersangkutan.

4)      Sertifikat Deposito

Simpanan pihak lain dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Menurut M. Faisal Abdullah (2002:35) dana pihak ketiga terdiri dari :

  1. Giro (demand Deposit)

Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

  1. Deposito (time deposit)

Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

  1. Tabungan (saving deposit)

Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu”

4. Pengelolaan Dana Bank

Menurut Iswandono SP (1994:52) yang dimaksud dengan pengelolaan bank atau disebut juga manajemen dana bank adalah sebagai berikut :

“Manajemen bank adalah bagaimana bank mengatur penggunaan dananya. Dimana hal ini disebabkan karena dana yang ada di bank sebagian besar milik orang lain (pihak ketiga). Untuk itu diperlukan kebijakan oleh bank dalam pengaturan penggunaan dana tersebut. Kebijaksanaan ini terletak pada pemeliharaan keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan (dengan meminjamkan uangnya kepada orang atau pihak lain atau menanamkannya dalam bentuk surat berharga) dalam bentuk tingkat bunga dengan tujuan likuiditas dan solvabilitas bank. Yang dimaksud dengan likuiditas disini adalah kemampuan bank tersebut dalam menjamin terbayarnya utang-utang jangka pendeknya. Pengukuran tingkat likuiditas ini dilakukan dengan membandingkan antara kewajiban (utang jangka pendeknya) dengan alat-alat likuidnya”.

Cara-cara yang digunakan untuk menjaga likuiditas dan solvabilitas bank tersebut adalah dengan memutar kembali dana-dana yang diperoleh bank untuk ditanam atau dipergunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dana atau oleh bank sendiri sebagai suatu penanaman dana.

Menurut Nopirin (1997:24) bahwa pengelolaan dana bank harus mencapai tujuan-tujuan tertentu yaitu:

“Dalam jangka pendek pengelolaan bank harus mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :

  1. Memenuhi cadangan minimum
  2. Pelayanan yang baik kepada langganan
  3. Strategi dalam melakukan investasi”

Selanjutnya Nopirin (1997:27) mengemukakan bahwa ada dua pendekatan dalam pengelolaan dana bank atau manajemen likuiditas bank, yaitu pengelolaan kekayaan (assets management) dan pengelolaan utang (liability management).

  1. Pengelolaan kekayaan/assets management

Pengelolaan kekayaan merupakan usaha untuk melakukan alokasi dana untuk berbagai alternative investasi, seperti misalnya untuk kas, investasi dalam surat berharga, pemberian pinjaman atau bentuk kekayaan yang lain.

  1. Pengelolaan utang/Liability Mangement

Berbeda dengan pengelolaan kekayaan (assets Management) teori ini tidak memandang bahwa sumber dana/utang bank tidak dapat dikuasai/dipengaruhi. Justru sebaliknya menurut pandangan teori ini, atas dasar target pertumbuhan kekayaan tertentu diusahakan sumber dana yang sesuai dengan target tersebut. Jadi, sumber dana mudah/dapat diperoleh/dicari. Dengan demikian bank tidak perlu mempunyai kekayaan jangka pendek yang keuntungannya juga kecil. Sebaliknya dialihkan kedalam bentuk kekayaan yang mendatangkan keuntungan lebih besar (yang biasanya jangka waktunya juga lebih panjang)”.

2.1.2 Likuiditas

Menurut Munawir S. dalam bukunya Analisa Laporan Keuangan (2002:31) Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi dan kemampuan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya.

Adapun beberapa rasio yang digunakan sebagai indikator tentang likuiditas adalah sebagai berikut :

A. Current Ratio

Merupakan rasio antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Current ratio memberikan informasi tentang kemampuan aktiva lancar untuk menutup hutang lancar. Rumus current ratio adalah :

Aktiva Lancar

Current ratio = ————————— X 100%

Hutang Lancar

Kemampuan perusahaan menurut standar secara umum untuk current rasio yang baik adalah sebesar 200%. Current ratio 200% hanya merupakan kebiasaan (rule of tumb) dan akan digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisa yang lebih lanjut.

Current ratio ini menunjukkan tingkat keamanan (margin of safety) kreditor jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tersebut. Tetapi suatu perusahaan dengan current ratio yang tinggi belum tentu menjamin akan dapat dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo karena proporsi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan.

B. Acid Test Ratio atau Quick Ratio

Ratio ini sering juga disebut sebagai Quick ratio, merupakan rasio antara aktiva lancar dengan hutang lancar tanpa mengikutsertakan unsur persediaan sebagai bagian aktiva lancar. Quick ratio memberikan informasi mengenai kemampuan aktiva lancar untuk menutup hutang lancar yang dimiliki kemungkinan untuk didapatkan dikonversikan dalam waktu relatif singkat.

Rumus Acid ratio / quick ratio adalah :

Cash + Effect + A/R

Quick Ratio = ——————————– X 100%

Current Liabilities

Kemampuan standarnya sebesar 100%. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relative lama untuk direalisasi sebagai uang kas, walaupun kenyatannya mungkin persediaan lebih likuid dari pada pihutang.

C. Cash Ratio

Rasio ini merupakan perbandingan antara kas dan aktiva yang paling lancar yang dapat digunakan segera dengan hutang lancar. Cash rasio memberikan informasi mengenai kemampuan kas dan aktiva yang paling lancar untuk menutup hutang lancar.

Rumus Cash Ratio adalah :

cash + Effect

Cash ratio = ———————– X 100%

Curent liabilities

Kas dan efek merupakan alat likuid yang paling dipercaya. Berdasakan tinggi cash ratio berarti jumlah uang tunai yang tersedia semakin besar sehingga pelunasan hutang pada saatnya tidak mengalami kesulitan.

Menurut surat edaran BI, bahwa ratio likuiditas adalah ratio yang dimaksudkan untuk mengukur likuiditas perusahaan dimana setiap bank harus menyediakan alat-alat likuid atau uang tunai untuk memenuhi kewajibannya yang setiap saat harus bayar (kewajiban jatuh tempo). Dari kedua komponen di atas, yaitu alat-alat likuid dan kewajiban segera yang harus dapat dimasukkan kedalam rumus sebagai berikut :

Alat Likuid

Likuiditas     = —————————-   X 100 %

Dana Pihak Ketiga

Keterangan :

Alat likuid  :

  1. Kas
  2. BI
  3. Giro Bank Lain

Dana Pihak Ketiga

1. Giro

2 . Tabungan

3. Deposito Berjangka

Current Ratio, Acid Test Ratio dan Cash Ratio tidak akan digunakan pada pembahasan masalah di sini, karena ratio likuiditas bank disesuaikan dengan ratio likuiditas yang telah ditentukan oleh BI.

2 Tanggapan to “Sekilas Bank”

  1. Risa Says:

    Judul buku Thomas Suyatno yg dipake apa..??

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: