UUD, UU HAM VS UUITE: kasus Ibu Prita Mulyasari

Di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Selanjutnya di dalam Pasal 28 dijelaskan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Mengaca pada kasus Prita Mulyasari, 32 tahun, merupakan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang sejak 13 Mei, karena digugat pihak rumah sakit secara perdata dan pidana. Gugatan tersebut dilayangkan pihak rumah sakit setelah Prita berkeluh kesah tentang layanan rumah sakit tempat ia dirawat saat itu melalui email pribadinya pada 15 Agustus. (http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/06/04/brk,20090604-179866,id.html)

Pihak Rumah Sakit jelas-jelas melanggar UUD 1945 Pasal 28 tsb di atas, apalagi bila dikaitkan dengan Undang-undang tentang hak azasi manusia, jelas sangat melanggar hak kebebasan individu untuk mengemukakan pendapat sebagaimana telah diakui di berbagai negara demokrasi. Seharusnya pengacara pihak Rumah Sakit jangan langsung memponis Ibu Prita bersalah, apalagi dengan memperkarakan berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang keberadaannya banyak bertentangan dengan Undang-undang lain. Apakah masyarakat sudah tahu keberadaan UU yang baru diundangkan pada tahun 2008. Jangan sampai aturan hukum dijadikan alat kekuatan otoriter penegak hukum dan orang-orang yang kuat untuk menyerang masyarakat yang tak berdaya/lemah. Untung saja berbagai kalangan antusias turut aktif membantu ibu Prita baik dari Komnas HAM, Dewan Pers, sampai pada pengguna facebook dan bloger di internet, bahkan tak mau ketinggalan momen, Wapres JK menyangkan pihak RS dan aparat penegak hukum memperkarakan Ibu Prita. Beliau meminta Ibu Prita dibebaskan tanpa syarat.

Hendaknya kasus ini menjadi pelajaran hukum yang berarti bagi para aparat penegak hukum, khususnya di Tangerang jangan sepihak bertindak, tapi harus cermat dan teliti, di tengah berlangsungnya demokratisasi di Indonesia, otoriter kekuasan masih tampak di lembaga hukum untuk menekan masyarakat lemah.

Sudah jatuh tertimpa tangga, itu lah yang dialami Ibu Prita, pelayanan yang kurang maksimal di Rumah Sakit bukannya diperbaiki, malah melakukan upaya hukum untuk menyerang klien yang merasa dirugikan akibat layanan yang tidak profesional.

Selamat berjuang Ibu Prita do’a kami selalu menyertai mu…..

2 Tanggapan to “UUD, UU HAM VS UUITE: kasus Ibu Prita Mulyasari”

  1. Ono Gosip Says:

    HASIL DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR DGN MANAGEMENT RS OMNI:
    1. KOMISI SEMBILAN TIDAK PUAS DENGAN JAWABAN DARI PIHAK RS OMNI
    2. MENGUSULKAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL RS OMNI
    3. MENCABUT TUNTUTAN RS OMNI KEPADA PRITA MULYASARI
    4. RS OMNI HARUS MINTA MAAF SECARA TERBUKA KEPADA PRITA MULYASARI

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: