Pengaruh Akuntansi Pemerintahan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Belanja Pembangunan/Modal

Akuntansi keuangan (pemerintahan) daerah di Indonesia menurut Abdul Halim (2007:1) merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak Reformasi tahun 1998.

Perkembangan reformasi terus berlanjut dengan diterbitkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempuranaan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 33 sebagai perubahan dan penyempurnaan UU Nomor 25 Tahun 1999. Akibatnya, sebagai konsekuensi, peraturan perundangan di bawahnya juga harus disesuaikan.

Sejalan dengan perubahan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka salah satu perubahan mendasar adalah disejajarkannya posisi eksekutif dan legislatif di daerah. Hal ini ternyata sangat penting guna kelancaran pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Bentuk kesejajaran ini adalah legislative tidak dapat begitu saja menjatuhkan posisi kepala daerah hanya karena pengelolaan APBD.

Salah satu pergeseran pengelolaan APBD berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah serta aturan-aturan penerusnya (penggantinya) adalah timbulnya perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Inti dari perubahan ini adalah tuntutan dilaksanakannya “akuntansi” dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota, bukan “pembukuan” seperti yang dilaksanakan selama ini.

Pengertian akuntansi pemerintahan menurut Indra Bastian (2001:5) adalah sebagai berikut :

“Akuntansi pemerintahan didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat”.

Menurut Abdul Halim (2007:35) akuntansi pemerintahan mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

  1. 1. Pertanggungjawaban (accountability and stewardship). Tujuan pertanggungjawaban adalah memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab terhadap operasi unit-unit pemerintahan. Lebih lanjut, tujuan pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan Negara memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.
  2. 2. Manajerial. Tujuan manajerial berarti bahwa akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah.
  3. 3. Pengawasan. Tujuan pengawasan memiliki arti bahwa akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut, maka menurut penulis bila tujuan akuntansi ingin tercapai dengan baik, maka prinsip/karakteristik akuntansi pemerintah harus dapat dilaksanakan. Prinsip/karakteristik akuntansi pemerintah menurut menurut Mardiasmo dan Mohamad Gade (2002) adalah sebagai berikut:

  1. Memenuhi UUD, UU dan peraturan lainnya
  2. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran
  3. Harus diselenggarakan perkiraan-perkiraan
  4. Memudahkan pemeriksaan aparat
  5. Perkiraan harus dikembangkan secara efektif
  6. Harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan

Selanjutnya penulis memaparkan pengertian pengawasan dari beberapa ahli sebagai berikut.

Revrisond Baswir (1998 :118) menjelaskan tentang pengawasan adalah sebagai berikut :

“Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan”.

Berkaitan dengan akuntansi pemerintahan Mardiasmo (2002:1) mengatakan:

“Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta”.

Pengertian belanja pembangunan menurut Revrisond Baswir (2000:44) adalah :

“Belanja pembangunan adalah belanja pemerintahan yang bersifat investasi dan ditujukkan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sebagai salah satu pelaku pembangunan”.

Pengertian Belanja Daerah yang di dalamnya termasuk belanja modal/pembangunan menurut Peraturan Pemerintahan No.58 tahun 2005 adalah :

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”.

Adapun belanja modal/pembangunan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa belanja digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja pembangunan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2007:21) pengawasan belanja pembamngunan adalah:

Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap tiga unsure utama, yaitu ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, unsure kehematan dan efisiensi, dan hasil program (untuk proyek-proyek daerah).

Adapun prinsip-prinsip pengawasan belanja pembangunan ini dikemukakan oleh Revrisond Baswir (1998,122) adalah sebagai berikut:

“a. Wetmatigheid, yaitu prinsip pengawasan yang menekankan pentingnya aspek kesesuaian antar praktek pelaksanaan APBN dengan ketentuan yang berlaku, adalah sebagai berikut :

– Adanya realisasi anggaran berdasarkan standar anggaran belanja pembangunan

–  Dilakukan pelaporan atas hasil realisasi anggaran secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.

– Adanya buktu-bukti yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran belanja pembangunan.

b. Rechagtigheid, yaitu prinsip pengawasan yang menitik beratkan perhatiaany a pada segi legalitas praktek pelaksanaan APBN, caranya adalah menguji dasar hokum dari setiap aspek pelaksanaan APBN itu, adalah sebagai berikut:

– Dilakukan untuk seluruh aktivitas yang menggunakan dana dari anggaran belanja pembangunan.

– Adanya tata usaha dan penyusunan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran belanja pembangunan.

– Adanya struktur organisasi yang jelas dan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan belanja pembangunan.

c. Doelmatigheid, yaitu prinsip pengawasan  yang menekankan pentingya penerapan faktor  tolak ukur dalam praktek pelaksanaan APBN, adalah sebagai berikut:

– Adanya efisiensi dalam pelaksanaan belanja pembangunan.

– Adanya efektifitas dalam pelaksanaan belanja pembangunan.

– Adanya ekonomisasi dalam pelaksanaan belanja pembangunan”.

Akuntansi pemerintahan pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah itu sendiri, pendapatan yang berasal dari pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah dimaksudkan untuk membiayai belanja atau pengeluaran daerah, karena pembangunan dareah tidak terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh biaya yang cukup. Oleh karena itu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah dalam rangka memenuhi pemenuhan tagihan-tagihan dan melaksanakan keadilan sosial diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah di mana pengeluaran-pengeluaran daerah mempunyai kaitan terhadap kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Menurut Ardiles (2006) Akuntansi pemerintahan pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adapun hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa “Jika akuntansi pemerintahan telah dilaksanakan dengan baik maka tercipta pengawasan belanja pembangunan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung”.

Dalam penulisan skripsi ini akan dibahas mengenai akuntansi pemerintahan yang menitik beratkan pada pelaksanaan akuntansi pemerintah terhadap prinsip-prinsip pengawasan belanja pembangunan Pemerintah Daerah kota Bandung.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Satu Tanggapan to “Pengaruh Akuntansi Pemerintahan terhadap Pelaksanaan Pengawasan Belanja Pembangunan/Modal”

  1. yuli Says:

    trimakasih,,,,,,,,atas info yang anda berikan saya dapat banyk mengenai akuntan publik.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: