PENCULIKAN ANAK MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL FACEBOOK DIHUBUNGKAN PASAL 332 KUHP JO UU NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Latar Belakang  Penelitian

Undang-undang dasar  1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum, berarti bahwa republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang menjungjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negarannya dalam hukum dan pemerintahannya, serta wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya (Pasal 27 UUD  1945).

Seiring dengan pembangunan pemerintahan tersebut terjadi perubahan-perubahan segala bidang, yang berdampak perubahan sosial, ekonomi, hukum, dan kesehatan masyarakat sehingga menyebabkan tingginya tingkat kejahatan, yang salah satunya penculikan anak melalui jejaring social facebook. Masalah kejahatan penculiakan anak merupakan masalah yang perlu ditangani secara serius, mengingat yang menjadi korban adalah anak yang memang saat ini di dalam hukum positif dilindungi oleh undang-undang di negara Indonesia ( UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak), apalagi motif dan dampak  tersebut menyebabkan penderitaan bagi orang lain yaitu orang tua korban.

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat melanda dunia tak terkecuali Republik Indonesia. Kemajuan teknologi informasi di samping membawa perubahan positif dengan semakin cepatnya arus informasi pengetahuan, juga menimbulkan dampak negative terutama bagi anak-anak. Dengan hadirnya situs jejaring sosial yang sedang mewadah negeri ini membawa dampak cukup signifikan, d// alam dua bulan ini, dari Januari hingga Februari 2010, Komisi Nasional Perlindungan Anak telah mendapatkan 36 laporan terkait kasus anak dan remaja yang menjadi korban kejahatan lewat situs jejaring Facebook. Tujuh kasus diantaranya merupakan kasus penculikan anak.[1]

Potensi kejahatan internet makin meningkat dengan makin banyaknya pengakses internet, terutama dengan pemanfaatan telepon cerdas yang kian hari harga dan tarifnya kian terjangkau.  Dan basis “cybercrime” ke depan pun akan beralih ke jejaring sosial dengan makin banyaknya pengguna jejaring sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya.  Dalam catatan, disebut-sebut Indonesia berada di posisi empat dunia dengan 14,6 juta pengguna, sementara untuk pengguna Twitter berjumlah 5,6 juta dan berada pada posisi keenam di dunia. Dari kasus terakhir, Febriari alias Ari diduga melakukan penculikan terhadap gadis di bawah umur Marieta Nova Triani dengan menggunakan media jejaring sosial Facebook. Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Facebook juga digunakan sebagai wahana untuk melakukan transaksi seks. Modus kejahatan tersebut menambah deret modus-modus kejahatan internet melalui jejaring sosial yang terjadi di tanah air. Adapun modus-modus kejahatan berbasis jejaring sosial yang hadir lebih dulu antara lain pencemaran nama baik/penghinaan, penipuan, iklan judi online maupun pornografi dan pornoaksi online.  Sebagai media komunikasi, internet dengan jejaring sosialnya, bisa saja bersifat netral. Namun, sebagai pisau bermata dua, dampak negatif bisa terjadi. Sebab bila berbicara internet, semua ada di sana, dan semua bisa terjadi di sana. Galangan pembebasan Prita Mulyasari dilakukan melalui Facebook berikut dukungan Koin Keadilan-nya, pembebasan dan pemulihan posisi pimpinan KPK Bibit-Chandra juga digalang melalui media jejaring sosial. Begitu banyak diskusi positif, ketersambungan tali silaturahmi yang lama terputus maupun demokrasi 2.0 yang terjadi melalui jejaring sosial. Namun, ekses negatif tidak bisa dihindarkan. Luna Maya tersandung kata-kata yang ditulisnya melalui Twitter. Sebagai catatan, kejahatan melalui jejaring sosial bukanlah hal baru, melainkan perubahan bentuk kejahatan tradisional ke berbasis teknologi informasi dan komunikasi, maupun perluasan dari penggunaan internet. Seperti penculikan yang merupakan kejahatan tradisional, yang forum perkenalannya kini melalui jejaring sosial. Prostitusi melalui jejaring sosial juga merupakan perubahan transaksi seks secara tradisional dan perluasan dari fasilitas chatting, info yang beredar di mailing list (milis) maupun situs-situs kencan. Hal yang sama juga terkait dengan penipuan online maupun melalui jejaring sosial. Namun karena bisa lebih man-to-man, penipuan bisa lebih besar dampaknya karena sifat pertemanan yang lebih dekat dibanding mengirimi email spam, dan data-data yang terpublikasi juga bisa lebih disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11/2008 sesungguhnya telah melindungi masyarakat dari kejahatan yang berbasis teknologi informasi seperti perjudian, pencemaran nama baik/penghinaan, muatan yang melanggar kesusilaan maupun pemerasan/pengancaman. Selain itu, hal penting lainnya adalah memberdayakan pengguna jejaring sosial itu sendiri. Sebab, meski secara teknologi bersifat netral, jejaring sosial bisa menjadi pisau bermata dua. Bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses demokrasi dan menawarkan berbagai layanan yang bersifat membangun, tetapi juga bisa bersifat merusak. Karena berpotensi digunakan untuk kriminalitas, pengguna jejaring sosial yang masih awam perlu diberdayakan agar tidak menjadi sasaran empuk penjahat internet. Karena bersifat anonimous, hendaknya jangan percaya begitu saja dengan jenis kelamin maupun data-data tertentu dari orang yang ingin berteman dengan kita. Data-data kita pun harus dijaga agar tidak semua dibuka dan dapat diakses semua orang. Ajakan orang yang baru dikenal hendaknya dipastikan dulu siapa orang yang mengajak, latar belakangnya, tujuannya dan hal-hal lainnya agar kita tidak menjadi korban kejahatan seperti penipuan maupun penculikan.[2]

Mengenai pasal yang berkenaan dengan masalah kejahatan dalam kasus ini diatur dalam KUHPidana, buku II Penculikan yaitu membawa pergi seseorang dari kediamannya dengan maksud atau secara melawan hukum, hal ini tercantum dalam pasal 328 KUHPidana yang bunyinya :

“ Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Kejahatan yang kedua dalam kasus tersebut adalah kelalaian, dijelaskan dalam pasal 359 KUHPidana yang berbunyi :

“ Barang siapa karena kesalahanya ( kealpaannya ) menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun “.

Pasal 328 KUHPidana ada unsur kesengajaan sedangkan pasal 359 KUHPidana tidak ada unsur kesengajaan. Dalam kasus ini terdakwa melakukan hal tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Sebagaimana telah diketahui bahwa kesengajaan (dolus atau opzet) merupakan salah satu bentuk kejahatan, namun KUHPidana sendiri tidak memberikan rumusan tentang kesengajaan. Menurut M.V.T ( memorie van toelicting ) yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah meghendaki atau mengetahui (willens en wetens). Menghendaki dan mengetahui disini yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia buat, dan harus mengetahui apa pula yang ia lakukan berserta akibatnya.

Mengenai pengertian kesengajaan ini dalam teori terdapat dua paham yaitu :

  1. Teori Kehendak ( wils-theorie )
  2. Teori Pengetahuan dan Membayangkan ( voorsteling – theorie )

Teori Kehendak dikemukakan oleh Von Hippel dalam karangannya “ die grenze von vor satz und fharlassighit “ yang mengatakan bahwa :

Sengaja adalah kehendak membuat suatu  perbuatan dan kehendak yang menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain sengaja itu ada apabila terjadi akibat dari suatu perbuatan yang dikehendaki itu dan boleh dikatakan bahwa akibat dikendaki apabila akibat ini menjadi maksud benar – benar dari perbuatan yang dilakukan itu “.

Pada teori pengetahuan atau membayangkan mempunyai banyak penganut, diantaranya Moeljatno, yang mengatakan bahwa :

“ Teori pengetahuan dari memuaskan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Lagipula kehendak merupakan arah maksud tujuan, hal mana berhubungan dengan motif ( alasan pendorong untuk berbuat ) dan tujuan dari perbuatannya”.

Berdasarkan penilaian diatas tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai tindak pidana hilangnya bayi baru lahir, yang dituangkan oleh penulis dalam bentuk skripsi dengan judul :

Penculikan Anak Melalui Situs Jejaring Sosial Facebook Dihubungkan Pasal 332 KUHP JO UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Aanak JO UU Nomor 11 Thun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eelektronik

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

  1. Bagaimanakah penculikan anak melalui jejaring social facebook bisa terjadi dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
  2. Apa faktor penyebab terjadiya penculikan anak melalui jejaring social facebook?
  3. Bagaimana upaya hukum terhadap penculiakan anak melalui jejaring social facebook?
  1. C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Untuk mengetahui terjadinya penculikan anak melalui jejaring social facebook dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadiya penculikan anak melalui jejaring social facebook.
  3. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap penculiakan anak melalui jejaring social facebook.
  1. D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

  1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan bidang hukum pidana anak pada khususnya terutama yang berkaitan dengan kejahatan penculikan anak.
  2. Secara praktis
    1. Memberikan bahan masukkan kepada aparat hukum dan masyarakat untuk mengetahui terjadinya kehatan penculikan anak melalui situs jejaring social facebook.
    2. Memberikan penjelasan mengenai upaya hokum yang harus dilakukan terhadap terjadinya penculikan anak.
  1. E. Kerangka Pemikiran

Tujuan pembangunan nasional diarahkan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka pemerintah berupaya untuk mewujudkannya dalam berbagai bidang  kehidupan pembangunan, adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Freddy Tengker[3] di dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 secara eksplisit dicantumkan cita-cita bangsa, yang merupakan pada hakekatnya merupakan Tujuan Nasional Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai Tujuan Nasional tersebut diselenggarkan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu. Penyelenggaraan upaya tersebut merupakan tekad Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum mempunyai makna mewujudkan suatu tingkat kehidupan masyarakat secara optimal, yang memenuhi kebutuhan dasar manusia termasuk kesehatan.

Demi terciptanya kepastian hukum dalam kasus penculikan anak melalui jejaring social facebook, maka diperlukan suatu aturan yang pasti, sehingga para pihak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak berbuat sewenang-wenang.

Berkaitan dengan kasus penucilan anak melalui situs jejaring social facebook sangat bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Informasi.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan hal-hal  sebagai berikut:

Pasal  1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

  1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

  1. F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

  1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan teori-teori hukum dikaitkan dengan praktek pelaksanaannya yang menyangkut masalah yang diteliti yaitu penculiakan anak melalui situs jejaring social facebook dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

  1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara Yuridis-Normatif, yaitu :

”penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau  melakukan perbuatan yang pantas.”[4]

Asas hukum dalam metode pendekatan tersebut ada dua yaitu asas hukum konstitutif da asas hukum regulatif. Asas hukum konstitutif meripakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum, sedangkan asas hukum regulatif diperlukan untuk dapat berprosesnya sistem hukum tersebut.[5]

  1. Tahap Penelitian

Guna mendukung tercapainya tujuan penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

  1. Penelitian kepustakaan ( library research )

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

1)      Bahan hukum primer, yaitu studi dokumen berupa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dsb.

2)      Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan hasil penelitian.

3)      Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

  1. Penelitian lapangan ( field research )

Penelitian lapangan ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan data primer tetapi diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dilakukan melalui pencarian data sekunder di Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.

Dalam penulisan skripsi ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara  wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

  1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data melalui :

  1. Studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari berbagai perundang-undangan, buku-buku ilmiah hukum yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Misalnya tentang Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Hak Azasi Manusia.
  2. Wawancara dengan Ketua Komisi Hak Azasi Manusia di Bandung.
  3. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis normatif kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang bertolak pada peraturan yang berkaitan dengan Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang Hak Azasi Manusia.

  1. Lokasi Penelitian

Data dalam skripsi ini diperoleh dari berbagai perpustakaan, sebagai berikut :

  1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung,
  2. UPT Perpustakaan Universitas Pasundan Jl. Tamansari No. 6 -8 Bandung.
  3. Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung Jl. Imam Bonjol No. 21 Bandung,
  4. Komisi Hak Azasi Manusia dan Komnas HAM anak.

[1]Komnas Anak: Ada 36 Kasus Kejahatan di Facebook http://www.detikinet.com/read/2010/02/23/171852/1305298/398/komnas-anak-catat-36-kasus-facebook

[2] Modus kejahatan lewat situs jejaring social. http://hsutadi.blogspot.com/2010/02/modus-kejahatan-lewat-media-jejaring.html

[3] Freddy Tengker, Hak Pasien, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.34

[4] Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum  dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 97-98., hlm. 15

[5] Ibid, hlm 17.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: